WahanaNews-Banten | PT PLN (Persero) menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat menikmati listrik PLN pada 2024. Untuk bisa mencapai target tersebut, perseroan memanfaatkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Target ini sesuai dengan cita-cita pemerintah dalam akses energi yang merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca Juga:
Pemkab Dairi Siap Dukung Gugus Tugas Polri Sukseskan Ketahanan Pangan
Direktur Perencanaan Korporat PLN Evy Haryadi menjelaskan hingga 2021 rasio desa berlistrik di Indonesia telah mencapai 99,7 persen, atau tersisa 293 desa belum menikmati listrik. Namun dari angka tersebut, masih ada lebih dari 4.700 desa yang dilistriki secara mandiri dan belum menikmati listrik PLN. Desa-desa ini mayoritas berada di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) yang sulit dijangkau.
"Ini sesuai dengan prinsip sila ke-5 Pancasila kita. Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini kami harus memberikan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar Evy.
Namun, melistriki desa ini bukan tanpa tantangan. Evy menjelaskan karena sasaran desa berlistrik ini mayoritas berada di wilayah 3T dengan akses yang sulit maka secara kacamata bisnis ini tidak "feasible". Evy menjelaskan untuk bisa melistriki satu kepala keluarga (KK) di desa terpencil membutuhkan paling tidak Rp 25 juta hingga Rp 45 juta per KK.
Baca Juga:
Polsek Bagan Sinembah Gelar Kegiatan Launching Gugus Tugas Polri dan Ketapang.
"Untuk itu, di sinilah peran PMN hadir agar seluruh masyarakat meski di desa tetap bisa mendapatkan akses listrik," tambah Evy.
Evy menjelaskan saat ini rasio desa berlistrik PLN baru mencapai 90,78 persen. Di mana rata rata wilayah Kalimantan, Maluku dan Papua rasio desa berlistrik masih di bawah 80 persen. Total investasi untuk bisa mengebut target 100 persen desa berlistrik PLN perlu Rp 18 triliun.
Untuk itu, PLN mengusulkan alokasi PMN Rp 10 triliun pada 2023. Alokasi ini, Evy merinci akan dialokasikan Rp 1,7 triliun untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Sedangkan Rp 3,8 trilun akan digunakan untuk pembangunan transmisi dan distribusi dan Rp 4,5 triliun untuk pembangunan jaringan distribusi sampai ke rumah warga di desa sasaran.
