WahanaNews Banten | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Koordinasi Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Best Western Hotel, Palu, Sabtu (09/10/2021).
Halim Iskandar merasa bersyukur bisa hadir dalam acara itu karena bisa bersilaturahmi dengan Kepala Desa (Kades), Pendamping hingga Kepala Balai yang dimiliki Kemendes PDTT.
Baca Juga:
Sosialisasi Desa Tertib Asip, Kemendes Gandeng ANRI
Pertemuan ini nantinya bakal hadirkan peta jalan (Roadmap) peningkatakan aparat desa, termasuk pada Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
"Hal ini harus dikerjakan serius agar ke depannya Kepala Desa karena prestasinya bisa melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang S3," kata Halim Iskandar.
Begitu juga dengan Tenaga Pendamping Profesional (TPP).
Baca Juga:
Gandeng ANRI, Kemendes Sosialisasi Desa Tertib Arsip
Olehnya, Kemendes PDTT pun sedang berikhtiar dan berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk LPDP agar nantinya Kades dan TPP yang berprestasi dapat kuliah hingga S3.
Ke depan, rekrutmen TPP diprioritaskan melalui Pendamping Lokal Desa (PLD). Artinya penataan kapasitas pendamping desa berbasis pondasi yang kuat dengan gunakan Merrit System.
"Konstruksi bangunan untuk pendamping itu kuat karena keberadaan TPP sangat dibutuhkan dan strategis hingga saya selaku katakan TPP adalah anak kandung Kementerian Desa," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Pria yang akrab Gus Halim ini merespon positif program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendes Pelatihan Literasi yang diminta mulai tahun 2022 agar desa yang memiliki pengetahuan, dinamika dan kekhasan sendiri bisa ditampilkan dengan baik.
Gus Halim ingin ada reformasi yang mendasar di Balai Pelatihan yang dimiliki oleh Kemendes. Balai harus bisa memenuhi permintaan apapun dari daerah.
Contohnya, balai harus bisa menjawab permintaan Kades untuk pelatihan pembangunan desa, tentang dana desa, perencanaan pembangunan desa.
"Meskipun tidak ada program itu tapi tenaganya harus siap memenuhi seluruh permintaan yang diharapkan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Ke depan, Kemendes menargetkan, pihak manapun yang ingin berurusan dengan desa, harus datang ke Kemendes karena nyatanya semuanya bisa dijawab dan direspon positif.
Kemendes pun semakin gencarkan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa. Hari ini, Kemendes sedang menggenjot penuntasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024.
Berbicara soal nol persen, kata Gus Halim, berkaitan dengan data mikro yang kaitannya dengan level desa.
"Target Presiden untuk Nol Persen Kemiskinan Ekstrem harus dilakukan pada level desa dan berbasis data mikro by name by Address," kata Gus Halim.
Gus Halim mengatakan, hingga saat ini sekitar 60 persen desa dari total 74.961 desa telah menyelesaikan pemuktakhiran data desa.
Untuk Sulawesi Tengah, Gus Halim meminta TPP untuk terus lakukan pemantauan agar desa segera tuntaskan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa.
"Berbicara Kemiskinan Ekstrem tidak bisa lepas dari Kementerian Desa, Kepala Desa dan Pendamping Desa," kata Gus Halim.
Hal ini diharapkan nantinya sehingga desa menjadi rujukan dari seluruh pihak yang ingin lakukan percepatan pembangunan.
"Karena pada hakekatnya desa adalah Indonesia dan Indonesia adalah desa," tegas Gus Halim.
Hal ini butuh sinergi dan kerja keras serta sinkronisasi antar segenap pihak yang berkompeten untuk urusan pembangunan desa.
Pada kesempatan tersebut, turut hadir, Sekretaris Jenderal Taufik Madjid, Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlela, dan pejabat di lingkunhan BPSDM Kemendes PDTT. [Tio/Humas]
