WahanaNews Banten | Komisi I DPR RI setujui Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto, Sabtu (06/11/2021).
"Kesimpulan kedua memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI," ujar Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, Sabtu 6 November 2021.
Baca Juga:
Arsjad Rasjid-Andika Perkasa Ditunjuk Jadi Timses Ganjar
Dalam rapat itu, kata Meutya menyetujui pemberhentian Marsekal Hadi Tjahjanto dari jabatan sebagai Panglima TNI. Hadi diberhentikan secara terhormat.
"Rapat internal Komisi I memutuskan pertama menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya," ujar Meutya.
Meutya mengatakan Komisi I akan membawa hasil fit and proper test ke rapat paripurna pada Senin 8 November 2021. Apabila disetujui, maka keputusan dikembalikan ke Presiden Joko Widodo untuk melantik Andika.
Baca Juga:
Andika Perkasa Sedih Ketika Mengenang Pengalaman Operasi Militer di Aceh
"Dengan demikian, Komisi I akan berproses surat ini untuk kemudian dibawakan di rapat paripurna terdekat. Jadi artinya insyaallah akan segera kita setujui di rapat paripurna," tuturnya.
Menanggapi persetujuan itu, Andika menanggapi singkat dan mengucapkan terima kasih kepada Komisi I DPR.
"Terima kasih," kata Andika singkat.
Sebelumnya, Jenderal Andika sempat memaparkan visi misi apabila nantinya memimpin TNI. Tercatat ada delapan isu prioritas yang menjadi perhatian.
Berikut fokus implementasi yang dipaparkan Calon Panglima, Jenderal Andika Perkasa:
1. Penguatan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan
2. Penguatan operasi pengamanan perbatasan darat, laut dan udara
3. Peningkatan kesiapsiagaan satuan TNI untuk tugas OMP dan OMSP
4. Peningkatan operasi siber
5. Peningkatan sinergitas intelijen terutama di wilayah konflik
6. Pemantapan interoperabilitas Tri Matra terpadu dalam pola operasi TNI
7. Penguatan integrasi penataan organisasi untuk mewujudkan TNI yang adaptif
8. Reaktualisasi peran diplomasi militer dalam kerangka kebijakan politik luar negeri.
[Tio]
