WahanaNews-Banten | Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Pandeglang berunjuk rasa di depan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten setempat menyoroti anggaran perjalanan dinas tahun 2022 dan BPJS Kesehatan yang tidak aktif.
Dalam aksinya, Jumat, massa IMM Pandeglang meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk segera merefocusing anggaran Rp93,06 miliar yang dialokasikan untuk perjalanan dinas dialihkan ke BPJS Kesehatan.
Baca Juga:
Polrestabes Medan Berhasil Tangkap 10 Anggota Geng Motor yang Bikin Onar di Medan
Ketua Umum PC IMM Pandeglang, Sadin Maulana menilai bahwa Kabupaten Pandeglang merupakan daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Banten menempati peringkat pertama, sehingga memerlukan perhatian lebih dari pemda, baik eksekutif maupun legislatif, ditambah persoalan pandemi Covid-19 yang masih belum terentaskan menyebabkan angka kemiskinan
meningkat di daerah ini.
Disisi lain ditengah angka kemiskinan yang tinggi, masyarakat juga membutuhkan peran aktif dari Pemkab Pandeglang dalam memperoleh jaminan kesehatan, mengingat banyaknya BPJS PBI yang non aktif hingga mencapai 88.482 per November 2021.
"Di tengah persoalan diatas, IMM kabupaten Pandeglang menilai kebijakan Pemerintah seperti tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kaum prolater, itu tercermin dari besarnya anggaran perjalanan dinas yang mencapai angka Rp93.06 miliar," kata Sadin.
Baca Juga:
Obor PON XXI Tiba di Aek Kanopan, Labuhanbatu Utara
Tingginya angka BPJS BPI yang tidak aktif, kata dia, mengesankan kebijakan tersebut hanya menguntungkan kaum elit pemerintah, tanpa mempertimbangkan rakyat miskin yang membutuhkan jaminan kesehatan dari pemerintah ditengah pandemi dan angka kemiskinan yang masih relatif tinggi.
Hal ini senada dikatakan Fahrudin, selaku koordinator lapangan (korlap) aksi, yang dalam orasainya menyatakan ditengah banyaknya persoalan, pemda menetapkan anggaran perjalanan dinas yang sangat fantastis, ini hanya pemborosan saja dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat.
"Banyak persoalan yang terjadi sekarang ini, namun justru pemda mengalokasikan anggaran dinas hingga Rp93,06 miliar, atau lebih besar dari sebelumnya Rp88,98 miliar. Kami menilai anggaran tersebut hanya pemborosan saja dan tidak sesuai dengan keadaan masyarakat miskin di kabupaten pandeglang yang membutuhkan jaminan kesehatan dan pengentasan kemiskinan." ungkapnya.
