Banten.WahanaNews.co, Lebak - Ketua Umum Posyandu Tri Tito Karnavian meminta kader posyandu di daerah untuk menerapkan enam standar pelayanan minimal (SPM) demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Kita berharap kader posyandu bisa menerapkan enam SPM dan tidak lagi menangani masalah kesehatan," kata Tri saat peluncuran Pilot Project enam SPM di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, Senin (15/7/2024).
Baca Juga:
PT BEI Kalimantan Barat Catat 12.232 Investor Baru Periode Januari hingga Agustus 2024
Kader posyandu sebagai mitra pemerintah secara relawan tentu perlu dioptimalkan pelatihan-pelatihan untuk mendorong enam SPM guna mewujudkan kesejahteraan.
Kehadiran kader posyandu itu benar-benar dibutuhkan masyarakat untuk penanganan masalah data yang diperlukan pemerintah juga melakukan kesehatan, seperti penimbangan bayi maupun pemeriksaan tensi darah.
Saat ini, kader posyandu harus mampu menangani enam SPM antara lain SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan SPM Bidang Perlindungan Masyarakat.
Baca Juga:
Pemkot Bitung dan PN Bitung MoU Tingkatkan Program Family Recovery
"Kita minta kader posyandu itu bukan hanya penanganan saja kesehatan, tetapi harus mampu memfasilitasi enam SPM," katanya menjelaskan.
Menurut dia, peluncuran enam SPM posyandu itu pertama kali di Indonesia dilaksanakan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sebab, di daerah itu sudah siap untuk peluncuran enam SPM yakni di Desa Pasar Keong Kecamatan Cibadak.
Oleh karena itu, pihaknya berharap penerapan enam SPM posyandu bisa dilaksanakan di daerah lain.
"Kami meyakini kader posyandu bisa menerapkan enam SPM dengan didukung anggaran oleh pemerintah daerah," katanya.
Penjabat Bupati Lebak Iwan Kurniawan mengatakan pemerintah daerah mendorong posyandu itu dapat menerapkan enam SPM guna mendukung kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah mengapresiasi Posyandu Desa Pasar Keong Kecamatan Cibadak telah menerapkan enam SPM secara kolaborasi dengan bantuan dana desa (DD) serta APBD setempat.
Keenam SPM itu di antaranya direalisasikan pembangunan rehabilitasi gedung pendidikan SD/SMP,sarana jalan juga sarana air bersih dan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.
Selain itu juga pemerintah daerah memberikan bantuan buku dan alat tulis bagi siswa yang tidak mampu juga bantuan lansia.
"Kami mendorong peluncuran enam SPM itu diharapkan posyandu dapat berperan agen pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan," katanya.
[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]
