WahanaNews-Banten | PT PLN (Persero) menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat menikmati listrik PLN pada 2024. Sejalan dengan target ini, PLN mengusulkan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 10 triliun pada 2023.
Direktur Perencanaan Korporat PLN, Evy Haryadi menuturkan, PMN Rp 10 triliun dalam usulan PLN dialokasikan untuk sejumlah hal. Sebanyak Rp 1,7 triliun di antaranya bakal dialokasikan untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT).
Baca Juga:
Kenang Ryanto Ulil, Brigjen TNI Elphis Rudy: Saya yang Antar Dia Jadi Polisi, Kini Antar ke Peristirahatan Terakhir
Sebanyak Rp 3,8 triliun lainnya akan digunakan untuk pembangunan transmisi dan distribusi, sementara Rp 4,5 triliun sisanya untuk pembangunan jaringan distribusi sampai ke rumah warga di desa sasaran.
Pada tahun 2024, PT PLN akan kembali mengajukan dana PMN sebesar Rp 8 triliun untuk sisa mengejar target rasio desa berlistrik 100%. Harapannya, dengan upaya ini rasio elektrifikasi nasional dan rasio desa berlistrik bisa mencapai target sebelum 2025.
“Kami optimistis tentu saja target ini bisa tercapai dengan dukungan semua pihak. Stakeholder dan juga dukungan semua pihak. Ini perlu upaya bersama untuk bisa menciptakan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tutur Evy sebagaimana dikutip dari siaran pers (21/6).
Baca Juga:
OTT di Bengkulu, KPK Amankan 8 Pejabat dan Sita Sejumlah Uang Tunai
Lebih lanjut, Evy mengungkapkan bahwa rasio desa berlistrik di Indonesia telah mencapai 99,7% per 2021. Meski begitu, dari angka tersebut, masih ada lebih dari 4.700 desa yang dilistriki secara mandiri dan belum menikmati listrik PLN.
Desa-desa ini mayoritas berada di wilayah di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) yang sulit dijangkau.
Adapun rasio desa berlistrik PLN baru mencapai 90,78%. Menurut estimasi yang ada, total investasi untuk bisa mengebut target 100% desa berlistrik PLN perlu Rp 18 triliun.
Evy berujar, upaya untuk melistriki desa 3T bukannya tanpa tantangan. Lantaran mayoritas berada di wilayah 3T dengan akses yang sulit, maka upaya melistriki daerah 3 T, kata Evy, tidak feasible dari kacamata bisnis. Evy mencatat, dibutuhkan dana paling tidak Rp 25 juta hingga Rp 455 juta per KK untuk bisa melistriki satu kepala keluarga (KK) di desa terpencil.
“Untuk itu, di sinilah peran PMN hadir agar seluruh masyarakat meski di desa tetap bisa mendapatkan akses listrik,” tandas Evy. [afs]
