WahanaNews Jabar-Banten | Sekretaris Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan menilai pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan vaksinasi pelajar atau siswi-siswi SMA, SMK dan SKh masih belum terkoordinasi dengan baik.
Bahkan, Fitron menilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten belum mempunyai grand design yang baik.
Baca Juga:
DPRD Surabaya Dukung Peningkatan Fungsi Balai RW oleh Pemkot Surabaya
Kata Fitron, berdasarkan hasil pantauan di beberapa sekolah, pelaksanaan PTM dan penyelenggaraan vaksinasi dinilai belum terencana dengan baik.
“Temuan dilapangan dari beberapa sekolah masih belum ada pelaksanaan vaksinasi dan PTM yang terkoordinasi secara jelas,” kata Fitron, Selasa (07/09/2021).
Fitron menilai, seharusnya vaksinasi bagi siswa-siswi SMA, SMK dan SKh dilaksanakan seiring dengan kebijakan PTM terbatas yang baru dimulai pada Senin (06/09/2021).
Baca Juga:
DPRD Kabupaten Balangan Gelar FGD Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 di Banjarmasin
“Sehingga diperlukan grand design antara pelaksanaan vaksinasi dan PTM agar menjadi jelas. Termasuk mengenai koordinasi pelaksanaan vaksinasinya kepada siswa. Yang menjadi kekhawatiran saat ini bagaimana jika pelaksanaan PTM dan vaksinasi siswa tidak terorganisir dengan baik. Siapa yang akan melakukan vaksinasi di sekolah sekolah? Apakah dinas provinsi, kabupaten/kota atau pihak lain,” katanya.
Menurutnya, jika pelaksanaan PTM dan vaksinasi siswa SMA/SMK bisa berjalan baik, pihaknya meyakini ke depan para siswa yang sudah lebih dulu melakukan vaksin bisa dijadikan sebagai duta prokes di masyarakat karena mereka akan mengedukasi prokes di sekolah secara teori dan praktek sekaligus.
“Selain pelaksanaan PTM ini penting sekali untuk kemudian kita akan menemukan pemodelan penyelenggaraan prokes yang ideal di sekolah. Prosesnya pasti akan membutuhkan waktu. Sambil jalan kita bisa melakukan penerapan dan evaluasi secara berkala. Mana mungkin itu bisa berjalan dengan baik mana kala pelaksanaan vaksinasinya masih belum optimal,” ujarnya.
