WahanaNews Jabar-Banten | Anggaran pembangunan toilet SD yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Pandeglang seharga Rp 104 juta mendapat kritikan dari mahasiswa.
Mahasiswa menilai Disdikbud telah melakukan pemborosan anggaran di tengah belum tercukupinya fasilitas pendidikan bagi siswa di pelosok daerah.
Baca Juga:
Buka Ajang O2SN, Ini Harapan Sekda Rohil untuk Calon Atlet
"Sekarang kan semua anggaran sedang direfokusing oleh pemda untuk penanganan pandemi. Dengan adanya anggaran yang besar ini, tentunya itu merupakan bentuk pemborosan karena masih banyak sekolah di pelosok Pandeglang yang harus turut diperhatikan oleh Dinas Pendidikan," kata Ketua GMNI Pandeglang Tb. M. Affandi beberapa waktu lalu yang disadur dari detikcom.
Affandi menegaskan, anggaran toilet "wah" tersebut seharusnya bisa dialihkan sebagian untuk membantu pendidikan siswa di wilayah pelosok. Mulai dari pemenuhan buku bacaan hingga penguatan kompetensi guru untuk pemerataan pendidikan bagi siswa di wilayah pelosok Pandeglang.
"Opsi itu yang harus dilakukan karena memang kualitas SDM kita itu masih rendah, ditambah masih banyak pengangguran di Pandeglang yang kualitas pendidikannya pun masih kalah bersaing dengan wilayah lain," tegasnya.
Baca Juga:
Di Hardiknas, Kadisdik Samosir : Gugus Sekolah Wadah Pemberdayaan Guru Secara Kelompok
GMNI pun mendesak DPRD untuk memanggil Dindikbud Pandeglang dan mempertanggungjawabkan terkait pembangunan toilet SD seharga Rp 104 juta tersebut. Bila perlu, kata dia, rincian anggarannya pun harus dibuka supaya semuanya terlihat transparan.
"Harus dibuka anggarannya, apakah betul biayanya sebesar itu atau hanya akal-akalan saja. Intinya, jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan kondisi ini apalagi untuk memperkaya diri sendiri. Budaya itu yang harus dihilangkan," tandasnya.
Secara terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang Habibi Arafat memastikan akan mengecek lokasi pembangunan toilet SD Rp 104 tersebut. Pihaknya pun akan meminta rincian anggaran dari kontraktor agar semuanya bisa transparan.
