Banten.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran mendesak pemerintah untuk segera mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di kawasan wisata strategis, khususnya di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai potensi wisata daerah tersebut belum diimbangi dengan kesiapan sarana pendukung yang memadai.
Baca Juga:
Menteri PU Pastikan Fasilitas Sekolah Rakyat IPWL Sofifi di Maluku Utara Layak, Aman dan Nyaman
“Bali sukses bukan hanya karena keindahannya, tapi karena akses dan infrastrukturnya dibangun serius. Pandeglang punya kekayaan alam luar biasa, dari Pantai Tanjung Lesung, Taman Nasional Ujung Kulon, hingga Pulau Umang. Tapi semua itu tidak akan berarti tanpa infrastruktur jalan, air bersih, listrik, dan jaringan digital yang memadai,” tegasnya, Senin (14/7/2025).
Menurut Tohom, tujuh destinasi wisata unggulan di kawasan KEK Tanjung Lesung, yakni Pantai Tanjung Lesung, Taman Nasional Ujung Kulon, Pulau Umang, Curug Leuwi Bumi, Saung Biru, Kampung Domba, dan CAS Water Park, sudah selayaknya diposisikan sebagai “koridor pariwisata nasional” yang mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat.
“Infrastruktur jalan ke Pulau Umang masih kurang layak, jaringan internet di Saung Biru masih putus-nyambung, dan tidak ada transportasi publik yang terintegrasi menuju tempat-tempat tersebut. Ini sangat disayangkan, karena kita sedang bicara tentang KEK, Kawasan Ekonomi Khusus, yang seharusnya menjadi etalase pembangunan,” tuturnya.
Baca Juga:
Kementerian PU Dukung Percepatan Pengurangan Risiko Banjir di Kota Bekasi
Tohom juga menyoroti ketimpangan pembangunan antara kawasan wisata prioritas di luar Pulau Jawa dengan yang berada di Pulau Jawa seperti Banten.
“Tanjung Lesung sudah ditetapkan sebagai KEK sejak 2015. Kenapa justru terkesan terabaikan?” katanya.
Tohom menyebut bahwa keberhasilan KEK Tanjung Lesung sangat tergantung pada political will pemerintah pusat.
Menurutnya, investasi swasta akan datang jika ada jaminan ketersediaan infrastruktur dasar dan keamanan regulasi.
“Bukan hanya investor asing yang menuntut kesiapan itu. Pelaku UMKM lokal juga butuh kepastian. Mereka ingin listrik stabil, air bersih lancar, dan akses jalan yang aman. Tanpa itu, narasi pariwisata unggulan hanya jadi jargon,” ujarnya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menambahkan, pengembangan KEK Tanjung Lesung tidak bisa berdiri sendiri.
Harus ada pendekatan kawasan yang terintegrasi dengan wilayah penyangga dan hinterland-nya, termasuk Kabupaten Serang dan Lebak.
“Kalau kita hanya membangun spot wisata, tanpa membangun konektivitas aglomerasi antarwilayah, maka efek ekonominya tidak akan menyebar. KEK harus menjadi pusat pertumbuhan, bukan sekadar tempat berfoto,” ujar Tohom.
Ia mengusulkan agar pemerintah menetapkan skema pendanaan khusus untuk KEK Tanjung Lesung, termasuk melalui KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha).
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
