WahanaNews Banten | Pemerintah melalui Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Menteri Erick Thohir berencana segera menyelesaikan penggabungan holding BUMN pelabuhan yang direncanakan akan dimulai pada awal Oktober tahun ini.
Penggabungan atau merger dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II sebagai holding juga diikuti dengan pembentukan sub-holding yang menopang kegiatan kepelabuhanan.
Baca Juga:
Kadin Yakin, Merger Pelindo Bakal Tekan Biaya Logistik hingga 50%
Ini pula yang menyebabkan status dua anak usaha Pelindo II yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi bahasan investor, bagaimana kejelasannya ke depan.
Keduanya yakni PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) dan PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM).
Direktur Utama Pelindo II, Arif Suhartono dan Deputi Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga menyampaikan proses integrasi antara Pelindo di bawah arahan Kementerian BUMN nantinya dapat membentuk suatu ekosistem logistik dan adanya standardisasi yang sama untuk mewujudkan BUMN Pelabuhan World Class.
Baca Juga:
Menteri BUMN Jelaskan Dalil Merger Pelindo
Sofyan Gumelar, Sekretaris Perusahaan IPCC mengkonfirmasi keterlibatan perusahaan dalam holding pelabuhan ini.
"Sebagaimana telah diberitakan CNBC Indonesia pada 8 September 2021 adanya penyebutan kode saham IPCC dalam pemberitaan tersebut, dapat kami sampaikan bahwa penyebutan kode saham IPCC tersebut terkait dengan rencana penggabungan/integrasi antara Pelindo 1 hingga IV," tulis Sofyan, dikutip CNBC Indonesia dari lama keterbukaan publik Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (13/09/2021).
Sofyan juga menjelaskan bahwa nantinya IPCC akan tergabung dalam klaster non peti kemas dan menegaskan bahwa IPCC dan IPCM, anak usaha lainnya dari Pelindo yang diperdagangkan sahamnya di publik tidak akan digabungkan.
