Menurutnya, investasi swasta akan datang jika ada jaminan ketersediaan infrastruktur dasar dan keamanan regulasi.
“Bukan hanya investor asing yang menuntut kesiapan itu. Pelaku UMKM lokal juga butuh kepastian. Mereka ingin listrik stabil, air bersih lancar, dan akses jalan yang aman. Tanpa itu, narasi pariwisata unggulan hanya jadi jargon,” ujarnya.
Baca Juga:
Wakil Bupati Tapteng Paparkan Data Dampak Bencana di Tapteng, Mendagri Pastikan Penanganan Terpadu
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menambahkan, pengembangan KEK Tanjung Lesung tidak bisa berdiri sendiri.
Harus ada pendekatan kawasan yang terintegrasi dengan wilayah penyangga dan hinterland-nya, termasuk Kabupaten Serang dan Lebak.
“Kalau kita hanya membangun spot wisata, tanpa membangun konektivitas aglomerasi antarwilayah, maka efek ekonominya tidak akan menyebar. KEK harus menjadi pusat pertumbuhan, bukan sekadar tempat berfoto,” ujar Tohom.
Baca Juga:
IKN Dikepung Banjir Awal 2026, Mentawir hingga Jalan Nasional Terendam
Ia mengusulkan agar pemerintah menetapkan skema pendanaan khusus untuk KEK Tanjung Lesung, termasuk melalui KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha).
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
