Karenanya, ia meminta LPPOM Banten beserta pihak terkait lainnya ikut serta mengawasi, dan menutup peluang terjadinya penyebaran daging oplosan di Banten.
“Daging celeng itu yang dijual dicampur daging sapi, atau hanya dilumuri darah daging sapi dan dijual diaku daging sapi. Makanya ini jadi perhatian dan tidak bisa dilakukan oleh LPPOM sendiri,” terangnya.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
Tak hanya itu, sertifikasi pemotongan hewan juga perlu diberikan. Hal itu dilakukan untuk menjamin kehalalan daging yang dijual di pasar atau diproduksi sebagai bahan makanan lain.
“Itu produk hulu yang kemudian berpengaruh kehalalan di hilir, kalau akhirnya menggunakan daging kita pastikan produknya halal yang tentunya dibuktikan dengan sertifikasi halal,” katanya.
Berdasarkan data survei, secara nasional baru ada sekitar 15 persen dari total rumah potong hewan (RPH) yang ada di Indonesia. Maka dari itu perlu sosialisasi yang lebih masif.
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
“Kalau sudah selesai di pemotongan, kita hanya perlu membeli di tempat pemotongan yang sudah bersertifikat halal. Tapi bukan berarti yang tidak bersertifikat itu haram, tidak juga, hanya itu tidak bisa menjamin,” paparnya.
Direktur LPPOM-MUI Provinsi Banten, Rodani mengatakan, permasalahan daging cukup riskan di Banten, terlebih Provinsi Banten ini menjadi jalur lintas Sumatera Jawa. Pihaknya bersama Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Banten terus berupaya untuk mengawasi peredaran daging ke Banten.
“Kami terus mengawasi agar jangan sampai ada yang tercecer atau masuk (daging celeng-red) ke Provinsi Banten,” tuturnya.
