BANTEN.WAHANANEWS.CO, Serang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten menuding mantan Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, sebagai penyebab utama kisruh pagar laut di perairan pantai Kabupaten Tangerang, Banten.
Nama Al Muktabar sendiri terseret polemik ini usai surat usulan perubahan hutan lindung menjadi kawasan produksi untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Costland di Kabupaten Tangerang terendus publik.
Baca Juga:
Pemprov Banten Temukan Siswa Daftar Berulang pada PPDB 2024 di Sekolah Sama
Usulan tersebut dilayangkan oleh Al Muktabar saat dirinya menjabat ke Perum Perhutani dan Kementerian Kehutanan melalui surat nomor B.00.7.2.1/1936/BAPP/2024 tanggal 25 Juli 2024. Dalam mengusulkan kebijakan strategis tersebut, Al Muktabar tak melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Banten dan DPRD Banten.
Padahal dalam usulannya, dirinya mengajukan pengalihan fungsi hutan lindung sekitar 1.600 hektar lebih di wilayah Kabupaten Tangerang, menjadi kawasan produksi.
Anggota DPRD Banten Musa Weliansyah menyebut jika usulan dari Al Muktabar itu merupakan bentuk dari penyalahgunaan wewenang. Sebab, dalam pengusulan ini, Al Muktabar bergerak secara sendiri, dengan menindaklanjuti usulan yang sebelumnya diajukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang tentang pengalihan fungsi hutan lindung itu.
Baca Juga:
Rampung Tahun 2060, Ini Dia Proyek Rp 40 Triliun yang Direstui Jokowi Jadi PSN
“Saya dengan tegas menyebut biang keroknya alih fungsi dan juga pagar laut ini adalah Al Muktabar,” kata Musa kepada Radar Banten, belum lama ini.
Tudingan ini bukan tanpa dasar, Musa mengaku sudah mempelajarinya terlebih dahulu. Dimana, dirinya menemukan fakta bahwa Al Muktabar selaku Pj Gubenur Banten telah mendesain usulan alih fungsi ini. Hal itu dimulai dengan usulan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nomor 1 thaun 2023 yang direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan PSN.
Usai perda itu disahkan, Al Muktabar langsung mengusulkan peralihan fungsi hutan lindung itu kepada Perum Perhutani dan Kementerian Kehutanan tanpa adanya koordinasi dengan pihak terkait di lingkungan Pemprov Banten.
