Banten.WAHANANEWS.CO - Pembangunan jalan tol menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Banten, dilaporkan hampir rampung.
Kabar ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, yang mendorong agar pembenahan infrastruktur pariwisata di kawasan tersebut dilakukan secara paralel dan menyeluruh.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Dukung Pengembangan Wisata Rangkasbitung sebagai Penguat KEK Tanjung Lesung
Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai bahwa penyelesaian akses tol menuju Tanjung Lesung harus diiringi dengan penataan kawasan wisata secara integratif, baik dari sisi kenyamanan pengunjung, kebersihan lingkungan, konektivitas transportasi, hingga kesiapan pelaku usaha lokal.
“Jangan sampai tol hanya menjadi pintu masuk ke destinasi yang belum siap menyambut lonjakan wisatawan. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus melihat pembangunan ini secara holistik. Jika infrastrukturnya timpang, maka potensi wisata Tanjung Lesung hanya akan jadi mimpi yang tertunda,” kata Tohom, Rabu (18/6/2025).
Tohom mengungkapkan pentingnya perencanaan berbasis aglomerasi pariwisata dan transportasi, agar pertumbuhan sektor wisata di kawasan barat Pulau Jawa tidak bersifat sporadis dan tambal sulam.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Desak Pemerintah Lebih Serius Bangun Infrastruktur Di 7 Destinasi Wisata Kawasan KEK Tanjung Lesung
Menurutnya, KEK Tanjung Lesung memiliki potensi besar menjadi magnet ekonomi baru di Banten, namun tanpa dukungan infrastruktur pendukung seperti sarana transportasi lokal, penginapan ramah lingkungan, dan fasilitas sanitasi yang memadai, kawasan itu akan sulit bersaing dengan destinasi unggulan lain.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengingatkan bahwa pembangunan tol harus diiringi oleh desain aglomerasi yang berkeadilan.
“Jangan sampai yang diuntungkan hanya investor besar. Warga lokal harus dilibatkan dalam rantai nilai pariwisata. Mulai dari penyediaan homestay, makanan lokal, hingga transportasi penunjang. Pemerintah pusat maupun daerah wajib memastikan pembangunan ini inklusif,” tegasnya.
